Iklan
Iklan

Kumparan Logo

Berita Hari Ini

NEWS

·

18 Agustus 2021 15:34

·

waktu baca 2 menit

Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD Oleh PPKI, Apa Saja?

Konten ini diproduksi oleh Berita Hari Ini

Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD Oleh PPKI, Apa Saja?

PPKI Foto: perpusnas.go.id

Setelah proklamasi kemerdekaan diproklamirkan Soekarno, Indonesia membuat perencanaan mengenai dasar negara dan hukum konstitusi bangsa. Perencanaan ini disusun oleh panitia khusus yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

ADVERTISEMENT

BPUPKI saat itu ditugaskan untuk merumuskan dasar negara melalui sidang dan agenda penting lainnya. Bahkan, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan.

Sesuai dengan namanya, panitia ini beranggotakan sembilan orang dan diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, pertemuan antara BPUPKI dan Panitia Sembilan akhirnya menghasilkan sebuah rumusan dasar negara.

Mengutip buku Bahas Tuntas 1001 Soal IPS karya Forum Tentor, rumusan dasar negara ini diberi nama Piagam Jakarta. Sebelum rancangan ini disahkan oleh PPKI, dilakukan beberapa perubahan naskah atas usul para pemuka agama.

Perbubahan tersebut mencakup naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan lengkapnya.

Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD Oleh PPKI, Apa Saja? (1)

Ilustrasi palu hakim dan kitab undang-undang Foto: Pixabay

Perubahan Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD

Perubahan naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI dilakukan di sidang pertama PPKI. Sidang ini dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

ADVERTISEMENT

Mengutip buku Pedoman Cerdas RPUL, perubahan naskah Piagam Jakarta difokuskan pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” agar mewakili seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Selain itu, terdapat perubahan lain yang mencakup Rancangan UUD beserta pasal-pasalnya. perubahan tersebut antara lain:

Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan.

Perubahan Pasal 6 UUD yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".

Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Iklan
Iklan